Jaga Netralitas, TNI Polri di Demak Dirikan Posko Aduan Masyarakat

DEMAK- Polres Demak bersama Kodim 0716 Demak dirikan Posko Netralitas di Alun-alun Simpang Enam Demak.

Hal tersebut merupakan wujud sinergitas TNI-Polri dalam menjaga netralitas Pemilu 2024 di Kabupaten Demak, Jawa Tengah, Selasa (31/1/2024).

Baca juga: Usai Brimob Bentak Wartawan, Kadiv Humas Polri Langsung Sampaikan Permintaan Maaf

Kapolres Demak AKBP Muhammad Purbaya mengatakan, posko netralitas didirikan untuk menerima aduan masyarakat jika menemukan adanya anggota TNI Polri yang terbukti tidak netral. Posko pengaduan itu dibuka selama Pemilu 2024 berlangsung.

Baca juga: Diduga Aniaya FW, Satreskrim Polresta Palangka Raya Bekuk RP

“Masyarakat tidak perlu ragu. Apabila ada anggota yang melanggar netralitas Pemilu 2024 bisa dilaporkan. Ini juga sebagai bentuk penegasan kami bahwa TNI Polri di Kabupaten Demak memang netral. Kami libatkan masyarakat sebagai pengawas langsung. Asal memiliki bukti autentik, laporan tersebut akan kami tindak lanjuti, ” kata Kapolres AKBP Purbaya di Mapolres Demak, Selasa (31/1/2024).

Kapolres juga menerangkan, sesuai aturan yang berlaku, jajaran TNI-Polri harus netral dalam pelaksanaan pemilu.

Baca juga: Bentuk Transparansi, Sidang Etik Ferdy Sambo Dihadiri Langsung Kompolnas

Lebih lanjut, Ia menambahkan, TNI Polri harus menjaga situasi Kamtibmas tetap kondusif sehingga pelaksanaan Pemilu berjalan aman, lancar dan sukses.

Dalam pelaksanaanya, petugas jaga piket posko ada sebanyak empat personel yakni dua orang dari Propam Polres dan dua orang dari Provost Kodim Demak.

Baca juga: Polri Tunjuk Karowabprof Jadi Plh Karopaminal

“Petugas akan menerima aduan masyarakat terkait dengan pelanggaran anggota yang tidak netral, mereka akan menerima aduan tersebut dan menindaklanjutinya, ” tegas Purabaya.

Diterangkannya, posko pengaduan netralitas TNI-Polri baru ada kali ini. Posko netralitas berlaku untuk seluruh anggota TNI-Polri di Kabupaten Demak.

Baca juga: Kadiv Humas Polri: Tidak Ada Pemeriksaan Terhadap Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran Terkait Kasus Pembunuhan Brigadir J

"Bagi anggota yang terbukti melanggar netralitas ada sanksi pidana yang mengatur. Sampai saat ini, baik jajaran TNI maupun Polri belum ditemukan adanya aparat yang melanggar netralitas di Kabupaten Demak, " tegas Kapolres.

"Sebagai panduan pelaksanaan netralitas, aparat TNI Polri juga dibekali buku netralitas. Buku saku tersebut juga dibagikan kepada seluruh anggota aparatur sipil negara (ASN) yang ada di Kodim maupun Polres Demak, " pungkasnya.

Editor      : JIS Agung 

Sumber  : Munthohar_Ershi